Wajah baru desa menjadi harapan mengiringi UU Desa dengan posisi, peran dan kewenangan desa yang baru. Karena pada peraturan perundang-undangan sebelumnya, kewenangan desa hanya bersifat target, dan dengan UU Desa ini kewenangan desa bersifat mandat. Kedudukan desa menjadi pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government, bukan sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (local state government). Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, posisi dan peran ...

Berbicara mengenai sejarah singkat Desa Tembuku bahwa sepanjang penelitian kami dan hasil wawancara sesepuh/tokoh-tokoh masyarakat Desa yang ada pada saat ini, pada hakekatnya tidaklah mempunyai sejarah secara tertulis, sehingga apa yang dapat kami kemukakan dalam penyusunan RPJM ini berdasarkan cerita dari para orang tua / tokoh masyarakat, jadi disini masih bersifat kabar yang kurang jelas kebenarannya. Konon  pada  waktu  dahulu  kala, ada sekumpulan orang yang datang ke  Desa ini. Untuk mempertahankan  hidupnya, ...

Dalam rangka memperluas wawasan masyarakat di pedesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beserta pegiat dan pengamat desa berupaya menyusun buku-buku tentang tata kelola pemerintah desa.  Berikut buku - buku tersebut disajikan di Perpustakaan Desa Susut ...

Selama enam dekade sejak 1945, Republik Indonesia tidak memiliki regulasi tentang desa yang kokoh, legitimate dan berkelanjutan. Perdebatan akademik yang tidak selesai, tarik menarik politik yang keras, kepentingan ekonomi politik yang menghambat, dan hasrat proyek birokrasi merupakan rangkaian penyebabnya. Perdebatan yang berlangsung di sepanjang hayat selalu berkutat pada dua hal. Pertama, debat tentang hakekat, makna dan visi negara atas desa. Sederet masalah konkret (kemiskinan, ketertinggalan, keterbelakangan, ketergantungan) yang melekat ...

Latar BelakangUndang-Undang Desa yang baru mengamanatkan hak dan kewajiban yang tidak ringan bagi desa. Pasal 67 ayat (1), di dalam undang-undang desa secara substansial menyebutkan bahwa desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, dan mendapatkan sumber pendapatan. Sementara pada ayat (2), eksplisit disebutkan bahwa kewajiban desa terdiri dari: a) melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan NKRI; b) meningkatkan kualitas ...

Kondisi Umum Desa a.Geografi     1. Letak Desa                      Desa Tembuku terletak di Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dengan posisi membentang mengikuti arah dari Selatan ke Utara, yang liasnya 600 Ha dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara          :   Desa Jehem Sebelah Timur          :   Desa Yangapi Sebelah Selatan       :   Desa Tohpati, ...

Halaman ini berisi tautan menuju informasi mengenai Basis Data Desa. Ada dua jenis data yang dimuat dalam sistem ini, yakni basis data kependudukan dan basis data sumber daya desa. Sila klik pada tautan berikut untuk mendapatkan tampilan data statistik per kategori. Data Wilayah Administratif          Data Pendidikan          Data Pekerjaan          Data Golongan Darah          Data Agama        ...

   Visi dan Misi Desa Tembuku  Visi Desa Tembuku Tahun 2020-2025    “KSAYANIKANG PAPA NAHAN PRAYAJANA" BERLANDASKAN  TRI KAYA PARISUDA DAN TRI HITA KARANA  ( TINDAKAN UNTUK MENGATASI SEGALA MASALAH YANG ADA DI MASYARAKAT DENGAN PRILAKU YANG BAIK SEHINGGA TERWUJUD MASYARAKAT YANG HARMONIS) Misi Desa Tembuku Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan msi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya Visi Desa tersebut. Visi di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian ...